Mantri Pajak

KANAL INFO PRAKTIS PERPAJAKAN

 
Selamat Datang

Rahman.Sur's Profile
Absensi

By: TwitterButtons.com
By TwitterButtons.com


Facebook Badges


ShoutMix chat widget

Statistik

web site traffic stats

Langganan Artikel

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Pajak Belum Menjadi "Jualan" Parpol
25 Mar 2009
Hari-hari penuh warna cuap-cuap poitika mulai kita rasakan mendekati hari H  pencontrengan calon anggota legislatif, orasi terbuka dengan mendatangkan banyak masa mulai menjadi pemandangan rutin, debat politik, parodi politik, penyampaian program visi dana misi menjadi sajian utama dan menjadi "jualan" parpol untuk sebanyak-banyaknya menjaring pemilih, dari yang paling serius sampai yang paling konyol dari yang fanatik sampai yang paling apatis, pesta demokrasi yang menjadi keprihatinan saya dan mungkin beberapa dari kita.

Isu apa yang menjadi "jualan" parpol dan para caleg legislatif kita? sudahkah kita secara jeli sebelum melakukan pencontrengan memperhatikan "jualan" apa yang dibawa para caleg, sudahkan kita masyarakat sadar pajak memperhatikan ada berapa banyak parpol dan para calegnya mengangkat masalah pajak dalam kampanye nya ?

Suatu hal yang sudah sangat lumrah di berbagai negara yang mandiri dalam pembiayaan keuangan negaranya, isu pajak menjadi isu sentral dan sangat sensitif dalam kampanye legislatif maupun presedensial, seseorang bisa terpilih dan menjadi wakil suatu daerah pemilihan dengan program pajak yang dibawanya, bahkan seseorang bisa jatuh dan mundur dari kedudukannya karena program dan isu perpajakan yang mereka tawarkan salah sasaran.

Sedemikian sensitif dan eratnya masalah pajak dan politik kekuasaan di berbagai negara mandiri secara finansial tersebut menunjukan betapa pentingnya pajak sebagai penyumbang dan tonggak utama kemadirian negara, betapa tingginya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat seiring dengan manfaat dari pajak yang bisa dirasakan, menjadikan masyarakat lebih rasional dan lebih peduli, para pelaku politik kekuasaan akan diuji dan dimintakan program - program mereka mengenai masalah perpajakan, mereka harus siap naik bahkan jatuh dari kekuasaan karena isu pajak yang mereka bawa.

Bagaimana dengan kita, apakah pajak sudah menjadi penyumbang dan tonggak kemandirian bangsa kita? secara angka dan porsentase memang demikian, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar APBN setelah penerimaan dari Migas yang semakin lama semakin tidak menghasilkan karena sifat alamiahnya yang tidak terbarukan.

Tetapi apakah masalah pajak sudah sedemikian penting dan sensitif sehingga parpol dan para caleg, para pelaku politik kekuasaan di negara ini menjadikannya isu sentral dan faktor penting mereka untuk naik dan mencegah kejatuhan mereka dari kursi kekuasaan.

Sepertinya tidak demikian, masalah pajak tidak banyak diangkat bahkan sangat sedikit media mewartakan masalah ini, dari angka dan porsentase pajak memang sudah menjadi penyumbang utama dan tonggak kemandirian negara secara finansial, tatapi tidak menjadikannya perhatian utama karena tidak sadar dan tidak pedulinya kita akan masalah pajak ini, manfaat dari pajak yang belum terasa atau tidak terasa secara langsung menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran dan kepedulian, coba kita lakukan verifikasi apakah semua parpol peserta pemilu yang menurut undang - undang perpajakan merupakan Subyek Pajak sudah mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP ? Apakah semua calon anggota legislatif yang nama dan titelnya telah memenuhi memori kita setiap melintas jalan mereka semua memiliki NPWP ? Apakah peredaran uang yang sangat besar dalam pesta demokrasi ini telah diverifikasi asal usulnya, apakah penyumbang dan simpatisannya tersebut menyertakan NPWP dari setiap sumbangan dan partisipasi mereka. 

Kita masyarakat sadar pajak tidak banyak berharap pajak akan menjadi "jualan" utama para politisi ini, kewajiban perpajakan yang sudah diamanatkan dalam undang-undang dimana para politisi ini terlibat didalamnya, tidak seratus persen ditaati apalagi dijadikan "jualan" utama, alih- alih menjadi role model ketaatan, kepedulian dan kesadaran sebagai wajib pajak mereka seakan - akan menghindari masalah pajak dalam kampanyenya.

Label:

posted by rahman.sur @ 08.14  
3 Comments:
  • At 31 Maret 2009 pukul 09.58, Blogger rahman.sur said…

    Senada dengan komentar Pak Darmin

    Darmin : Pajak Bisa untuk Kampanye
    Kontan Online, 30 Maret 2009

    JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyayangkan tidak ada satu pun calon legislatif (caleg) maupun calon presiden (capres) yang menyinggung isu pajak dalam kampanye.

    Padahal, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, pajak bisa dijadikan isu menarik yang laik "dijual". Terlebih, saat ini jumlah masyarakat yang telah tercatat secara resmi sebagai wajib pajak (WP) jumlahnya sudah besar yakni lebih dari 12 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP).

    Menurut Darmin, tidak dijadikannya pajak sebagai komoditi saat kampanye bisa jadi lantaran partai politik di Indonesia belum peduli terhadap pajak. Padahal, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai program pemerintah. "Ada masalah pada parpolnya atau pada masyarakat yang tidak cukup perhatian pada pajak sehingga belum menjadi isu yang layak dijual. Padahal di negara maju, pajak akan dijadikan materi kampanye," ujar Darmin, akhir pekan lalu.

    Dia melanjutkan, maka jangan heran kalau dalam gempita kampanye caleg sekarang ini tidak satu pun yang menyinggung soal pajak. Ditjen Pajak memperkirakan, hal ini bakal terjadi pula saat kampanye pemilihan capres.

    Pengamat Pajak dari Universitas Indonesia Darussalam berpendapat, tidak satu pun caleg maupun parpol yang menyinggung soal pajak dalam kampanye lantaran kurangnya pemahaman soal pajak. "Bisa jadi pula karena lebih suka mengumbar janji dan justru akan menaikkan pajak untuk meningkatkan penerimaan agar programnya berjalan lancar," papar dia.

    Darussalam melanjutkan, pajak dapat dijadikan komoditi kampanye yang menarik lantaran tidak ada satu pun transaksi atau jual beli di Indonesia bebas dari pajak. "Bahkan tanpa disadari sewaktu membeli barang itu kita sudah terkena pajak pertambahan nilai (PPN)," ujarnya.

    Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, dan Kepabeanan Hariyadi B.Sukamdani melihat, caleg gemar mengumbar janji kebijakan yang bersifat populis. "Pajak merupakan isu menarik karena ini menyangkut soal kemampuan keuangan negara yang memerlukan transparansi," paparnya.

    Di luar itu semua, sambung dia, bisa jadi memang caleg belum mengetahui isu soal pajak dan melihat masyarakat pun demikian.

    Martina Prianti

     
  • At 7 April 2010 pukul 02.04, Anonymous camera-prices said…

    setuju gan, pajak tuh harus bayar biar negara kita nih bisa maju

     
  • At 3 Oktober 2011 pukul 13.11, Anonymous konsultan pajak said…

    pajak semata-mata ada untuk kesejahteraan rakyat,,
    so kita perlu dukungan untuk benar-benar ditujukan ke rakyat,,
    untuk meningkatkan fasilitas umum yang ada,

     

Posting Komentar

<< Home
 
Tulisan Terakhir

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

Tulisan Sebelumnya
Arsip
Tautan
Pendukung Blog


Masukkan Code ini K1-7543F3-9
untuk berbelanja di KutuKutuBuku.com

BLOGGER

© Mantri Pajak Blogger Templates by Isnaini Dot Com and Car Pictures