Mantri Pajak

Dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan tugas terkait dengan ketentuan jam kerja dan pemanfaatan waktu kerja, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan pembinaan dan penegakan
disiplin pegawai di lingkungan DJP, setiap unit kerja Eselon III wajib menyampaikan Laporan
Bulanan Ketertiban Pegawai dan Laporan Penegakan Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-173/PJ/2007 tentang Sistem, Bentuk, Jenis
dan Kode Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2008 kepada unit kerja
Eselon II masing-masing. Selanjutnya setiap unit kerja Eselon II wajib membuat dan
menyampaikan Rekapitulasi Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai dan Laporan Penegakan
Disiplin Pegawai dari setiap unit kerja di lingkungan kerjanya dan mengirimkannya ke Bagian
Kepegawaian Kantor Pusat DJP paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.

2. Pembinaan dan penegakan disiplin sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor
15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian
Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan
Departemen Keuangan Republik Indonesia agar diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan
DJP yang melakukan pelanggaran berupa:

a. tidak masuk kantor tanpa ijin/alasan yang sah selama 2 (dua) hari atau lebih, baik berturut-
turut maupun tidak berturut-turut dalam periode 1 (satu) bulan; atau

b. terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya dengan atau tanpa ijin/alasan
yang sah sebanyak lebih dari 5 (lima) kali baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut
dalam periode 1 (satu) bulan; atau

c. tidak mentaati ketentuan jam kerja atau meninggalkan tempat pekerjaan tanpa ijin/alasan
yang sah.
Contoh:

1. YZ adalah pelaksana pada KPP ABC yang melakukan presensi dengan mesin finger print pada pukul 07.25 WIB. Selanjutnya YZ meninggalkan kantor tanpa ijin (misalnya pergi untuk makan pagi, fitness, belanja, dan mengantar anak) dan kembali ke kantor pukul 09.00 WIB.

2. XY adalah Kepala Seksi pada KPP DEF yang melakukan presensi dengan mesin finger print pada pukul 06.30 WIB. Pada pukul 09.00 WIB, XY meninggalkan kantor tanpa ijin/alasan yang sah dan kembali ke kantor pada pukul 15.00 WIB.

3. Pegawai yang terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya yang disebabkan
adanya situasi khusus/kejadian luar biasa seperti banjir, gempa bumi atau kebakaran, dapat
dikecualikan dari pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dengan membuat
surat pemberitahuan terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya yang disetujui
oleh atasan langsung (formulir terlampir).

4. Pegawai yang tidak masuk kantor karena alasan penting wajib membuat ijin tertulis yang disetujui
oleh atasan langsung mengenai alasan yang bersangkutan tidak masuk kantor (formulir
terlampir).

5. Dalam hal pegawai yang tidak masuk kantor telah memberitahukan kepada atasannya antara lain
melalui short message service (SMS), telepon, faksimile, atau sarana komunikasi lainnya maka
pegawai tersebut dianggap telah minta ijin atau memberikan alasan yang sah, namun demikian
ijin tertulis sebagaimana tersebut pada angka 4 tetap harus dibuat paling lambat pada hah kerja
berikutnya.

6. Pembinaan dan penegakan disiplin terhadap pegawai dilaksanakan sebagai berikut:
a. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2
huruf a dan b, diberikan Peringatan Tertulis Pertama.
b. Pejabat yang berwenang memberikan Peringatan Tertulis Pertama (atasan langsung) dapat
melakukan upaya pembinaan dengan melakukan pemanggilan dan mengingatkan pegawai
sebelum pegawai yang bersangkutan memenuhi kriteria untuk diberikan Peringatan Tertulis
Pertama. Upaya pembinaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pembinaan
Tertulis (formulir terlampir).
c. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2
huruf c, pejabat yang berwenang memberikan Peringatan Tertulis Pertama (atasan langsung)
agar melakukan upaya pembinaan dengan melakukan pemanggilan dan mengingatkan
pegawai yang bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pembinaan Tertulis.
Apabila pegawai yang bersangkutan mengulangi pelanggaran tersebut, pejabat yang
berwenang memberikan Peringatan Tertulis Pertama (atasan langsung) wajib memberikan
Peringatan Tertulis Pertama kepada pegawai yang bersangkutan.

7. Dalam hal pejabat yang berwenang memberikan Peringatan Tertulis Pertama (atasan langsung)
tidak memberikan Peringatan Tertulis Pertama sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam),
atasan pejabat tersebut wajib memberikan Peringatan Tertulis Pertama kepada pejabat yang tidak
memberikan Peringatan Tertulis Pertama.

8. Tahapan pembinaan selanjutnya berupa pemberian Peringatan Tertulis Kedua dan Peringatan
Tertulis Ketiga terhadap pegawai yang masih melakukan pelanggaran setelah diberikannya
Peringatan Tertulis Pertama, dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985.

9. Kepala Subbagian Umum Kepegawaian pada Sekretariat DJP, Kepala Subbagian Tata Usaha
pada Kantor Pusat DJP, Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Kepegawaian pada Pusat
Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Kepala Subbagian Kepegawaian pada Kantor
Wilayah DJP, dan Kepala Subbagian Umum pada Kantor Pelayanan Pajak, wajib berperan aktif
dalam penegakan disiplin terkait dengan ketentuan jam kerja dan pemanfaatan waktu kerja pada
unit kerjanya masing-masing.

10. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-04/PJ./UP.90/2004 tentang Pembinaan Disiplin Pegawai dinyatakan tidak berlaku.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.